Banjir akhir-akhir ini perlu mendapatkan perhatian serius. Penyelesaian yang efektif perlu diupayakan secepatnya. Prgram penanggulangan banjir yang ada saat ini masih kurang efektif, karena belum memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan permasalahan masyarakat dan pelibatan berbagai aspek dalam penanggulangan banjir.
Konsep penanggulangan banjir umumnya masih dibuat secara sektoral. Sehingga harus diadakan perubahan menuju konsep integral yang bisa lebih menjamin keberhasilan dan keberlanjutan dalam penanggulangan banjir
Banjir jika tidak ditangani secara integral akan menguras Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara drastis.
Tujuan
1. Memperkenalkan Cara Penanggulangan Banjir melalui Pengelolaan Sungai, Memanen Air Hujan dan Drainase yang Ramah Lingkungan Berbasis pada Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pemerintah daerah untuk mengembangkan dan menopang mekanisme kerja good governance
3. Adanya suatu publik engagement yang akan menjadi salah satu dasar pengukuran akuntabilitas kinerja aparatur lembaga pemerintah dalam mengelola dan penanggulangan banjir.
4. Meningkatkan efektivitas kerja birokrasi dengan membangun kerjasama antar elemen yang terilbat dalam pengelolaan sungai, dan saluran drainase untuk penanggulangan banjir
5. Terciptanya koordinasi antar daerah dengan instansi dalam perencanaan penanggulangan banjir
6. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan banjir.
Peserta
1. Pengambil kebijakan dan kabid di lingkungan Kimpraswil/PU Pusat dan Daerah, Diklat,
BAPPENAS, PEMDA, BAPPEDA, BAPEDALDA, Dinas Cagar Alam, dll.
2. Pengambil kebijakan dan Kabid. Bakornas, Satkorlak, Departemen Kehutanan, Pertanian di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota
3. Akademisi dan praktis bidang sipil, Lingkungn, Pertanian, Kehutanan khususnya yang berkaitan dengan banjir
4. Para karyawan kontraktor, Konsultan dan Perusahaan Umum tinkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten
5. Anggota DPR RI dan DPRD
6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
7. Masyarakat Umum
Dampak yang diharapkan
1. Meningkatkan kualitas kebijakan penanggulangan banjir di Indonesia pada umumnya dan di
daerah pada khususnya
2. Terlembaganya jaringan antar daerah dalam kerjasama penanggulangan banjir.
3. Adanya mekanisme kerja dan pola koordinasi yang lebih baik antar lembaga pemerintah maupun antar dinas/departemen yang berkaitan dengan penanggulangan banjir di daerah untuk menopang good governance.
Waktu dan Tempat
Hari/tanggal : Senin-Rabu, 21-23 Desember 2009
Tempat : Auditorium Wisma MM
Jl. Colombo 1, Samirono, Yogyakarta
Biaya
Biaya kursus singkat sebesar Rp. 3000.000
(Tiga Juta Rupiah), Biaya tersebut mencakup :
1. Seminarkit (modul Kursus dalam hard copy, CD, Sertifikat, Tas dan Fasilitas kursus, dll)
2. Biaya Akomodasi Peserta (Konsumsi)
3. Kunjungan Lapangan
4. Belum Termasuk Penginapan
(Panitia Menyediakan Jasa Pemesanan Hotel)
Biaya dapat dibayarkan langsung ditempat acara atau ditransfer melalui rekening :
BANK BNI
Cabang UGM Yogyakarta
No. Rekening : 0039157550
A.n. Widati AM
Pendaftaran dapat dilakukan melalui fax dan telepon
Pendaftaran dapat dilakukan hingga 3 hari sebelum hari pelaksanaan
Untuk pembayaran melalui rekening, bukti pembayaran harus dibawa pada hari pelaksanaan
